Komisi I Desak Kominfo Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

30-05-2012 / KOMISI I

Komisi I DPR RI  mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan mengacu pada izin stasiun radio yang ada.

Untuk ituKomisi I DPR meminta Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukakan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin atau tidak sesuai Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Amatir Radio (IAR).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Budi Setiawan, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Harry Bakti , Dirut Angkasa I dan II, membahas tata kelola frekuensi untuk penerbangan di Indonesia, Selasa (29/5), di Gedung DPR RI.

Agus mengatakanKomisi I mendukung langkah Kemenkominfo meng-update peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkoinfo. Sehingga ke depan tidak mengganggu penerbangan di Tanah Air.

Mengingat frekuensi radio penerbangan diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, Komisi I DPR meminta pemerintah segera menyatukan pengaturan frekuensi radio penerbangan sebagaimana diatur di kedua UU tersebut. Agar regulasi tata kelola frekuensi radio menjadi lebih baik.

Agus menambahkan, RDP ini komisi I juga membuat catatan, yaitu berkaitan dengan kontrol wilayah udara RI di wilayah Kepulauan Riau, Pulau Natuna hingga Pulau Batam, yang sudah berlangsung puluhan tahun oleh Singapura. Menurut Komisi I, kontrol wilayah oleh Singapura itu harus diakhiri demi menegakkan kedaulatan wilayah udara RI. 

Menurut Agus, masalah tersebut juga berkaitan dengan wilayah Komisi V, terkait koordinasi kerja dengan Kemenhub, maka Komisi I yang membidang komunikasi dan informatika berpandangan perlunya menggelar rapat gabungan untuk membahas permasalahan ini dengan Komisi V yang membidangi perhubungan. (as) foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...